USA: Benar, Suharto Perintahkan Pembantaian Massal 1965

JURNALIS: HANIF IBNU ROFAD

Sejumlah dokumen kabel diplomatik Amerika soal tragedi 1965 kembali dibuka ke publik oleh tiga lembaga Amerika, ketiga lembaga itu menguak sejumlah surat dari dan ke Amerika Serikat terkait pembunuhan massal pasca 1965.

Ketiga lembaga itu adalah National Security Archive (NSA), National Declassification Center (NDC), keduanya lembaga nirlaba, dan lembaga negara National Archives and Records Administration (NARA).

Dokumen yang dibuka adalah 39 dokumen setebal 30.000 halaman yang merupakan catatan Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia sejak 1964 hingga 1968. Isinya antara lain seputar ketegangan antara militer dengan PKI, termasuk efek selanjutnya berupa pembantaian massal.

Dilansir laman the Independent, Rabu (18/10/2017), sejumlah pegiat hak asasi asal Amerika dan Indonesia, termasuk para pembuat film, dan sekelompok senator AS mendesak pemerintah AS membuka dokumen ini ke publik.

Badan Keamanan Arsip Nasional AS dan Pusat Pengungkapan Dokumen Nasional (NDC) bekerja sama memindai dan menyimpan dokumen-dokumen itu dalam bentuk digital.

Dalam dokumen yang sudah diungkap ini secara spesifik menyebut pembantaian massal oleh tentara dan kelompok muslim Nahdlatul Ulama serta Muhammadiyah adalah atas perintah Suharto, sosok yang kemudian menjadi presiden selama 32 tahun.

Data dan fakta ini menguak sebagian tabir yang selama ini masih tertutup rapat dalam sejarah Indonesia. Selama ini, negara, terutama Tentara Nasional Indonesia, mengelak untuk membicarakan atau mengkaji ulang sejarah kelam tragedi 1965. 

Fakta yang tersaji dalam dokumen diplomatik Amerika ini membantah narasi tunggal bahwa korban pembantaian tragedi 1965 adalah komunis atau mereka yang memang terkait pembunuhan para jenderal dan upaya pengambil alihan kekuasaan pada 30 September 1965.

"Para anggota dan simpatisan PKI itu kebingungan dan mengaku tak tahu soal 30 September," tulis laporan diplomatik Kedutaan Besar Amerika untuk Indonesia pada 20 November 1965. 

Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) Agus Widjojo mengatakan tidak bisa membantah maupun mengiyakan terjadinya pembantaian pasca 30 September 1965.

"Saya tidak dalam posisi membenarkan atau menolak fakta itu. Tragedi 1965 adalah pertarungan kekuasaan antara PKI dan Angkatan Darat," kata Agus, yang juga putra Mayjen Sutoyo Siswomiharjo, salah satu dari tujuh korban 30 September 1965.

Berikut ini adalah beberapa fakta terkait tragedi 1965 yang tersaji dalam laporan diplomatik yang memuat juga soal konfrontasi dengan Malaysia, kondisi Irian Barat, dan perang Vietnam tersebut, sebagaimana dilansir dari BBC Indonesia.

Angkatan Darat 'mempertimbangkan' menjatuhkan Soekarno

Dalam kabel diplomatik Kedutaan AS untuk Indonesia kepada Kementerian Luar Negeri AS di Washington tanggal 12 Oktober 1965 disebutkan bahwa, "Tentara Angkatan Darat Indonesia mempertimbangkan menjatuhkan Soekarno dan mendekati beberapa kedutaan negara-negara Barat memberi tahu soal kemungkinan itu."

Dalam telegram rahasia itu juga disebutkan, "Jika itu terlaksana, maka itu akan dilakukan dengan gerakan yang cepat tanpa peringatan dan Soekarno akan digantikan kombinasi junta militer dan sipil."

Disebutkan, Angkatan Darat mengharapkan bantuan ekonomi berupa makanan dan lainnya dari negara-negara Barat.

Hal itu terkait perkembangan pada 10 Oktober 1965 yang menyebutkan Soekarno menerima pimpinan Angkatan Darat di Istana yang memberikan laporan soal keterlibatan PKI pada kejadian 30 September.

Soekarno menolak membaca dan malah memarahi mereka karena menghina PKI. Para jenderal yang tidak disebutkan namanya itu kemudian meninggalkan Soekarno dengan jengkel.

Rencana membunuh Omar Dani

Sutarto, asisten Menteri Penerangan Ruslan Abdulgani, menyampaikan ke diplomat Amerika perlunya mengeksekusi pimpinan PKI dan membunuh Omar Dani yang kala itu menjabat Menteri Panglima Angkatan Udara Indonesia. Itu tercatat dalam kabel dari Kedutaan untuk Kemenlu tanggal 18 Oktober 1965.

Sutarto menyampaikan bahwa gejolak anti-PKI sudah merebak di Medan dan Makassar, sementara Jawa Tengah sedang berada dalam situasi yang kacau. Aksi-aksi anti-PKI ini dilaporkan dipimpin oleh "Angkatan Darat/kelompok Muslim".

"Kita perlu menggantung Aidit, Njoto, dan Lukman di Lapangan Banteng guna menunjukkan ke semua orang seperti apa sebenarnya mereka," kata Sutarto dikutip laporan tersebut.

Bahkan lebih lanjut Sutarto menyebutkan, "Omar Dani harus meletakkan jabatannya atau kita harus membunuh dia."

Ada pejabat AU lain yang juga disebut harus dicampakkan, yakni Sri Muljono, Suryadarma, dan Abdoerachmat.

Adnan Buyung Nasution turut melemahkan PKI dan Soekarno

Adnan Buyung Nasution ketika itu adalah seorang jaksa berusia 31 tahun.

Dalam perbincangannya dengan Sekretaris Kedua Kedutaan Amerika Robert Rich, Buyung mengatakan perlunya terus menyasar organisasi-organisasi komunis guna menghancurkan kekuatan PKI.

Buyung juga mengatakan bahwa "tentara telah mengeksekusi banyak orang komunis, namun fakta itu harus disembunyikan."

"Represi tentara terhadap PKI harus disembunyikan dari Soekarno," kata Buyung seperti ditulis telegram Kedutaan Amerika untuk Kemenlu tanggal 23 Oktober 1965.

Buyung yang disebutkan dua kali mendatangi Kedutaan untuk berdiskusi yakni pada 15 dan 19 Oktober 1965, juga menyampaikan informasi lainnya.

"Beberapa elemen tentara berencana membebaskan pimpinan Masjumi dan PSI yang dipenjara sejak pemberontakan PRRI," tulis laporan tersebut. Namun Buyung mengangap situasi politiknya trlalu pelik di luar, sehingga tampaknya mereka leboih aman tetap berada di penjara ketimbang di tempat lain.

Dalam biodatanya Buyung disebutkan sebagai asisten pribadi jaksa agung sejak 1964 dan pernah bekerja di intelejen kejaksaan. Pada 1961, Buyung adalah perwakilan kejaksaan yang bertanggung jawab pada perencanaan keamanan bagi Jaksa Agung Robert Kennedy yang akan berkunjung ke Indonesia.

Kerusuhan rasial menyasar etnik Tionghoa

Seiring propaganda anti-PKI yang diusung Angkatan Darat, sentimen anti-Cina juga berkembang luas di Sulawesi, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Warga Indonesia keturunan Tionghoa menjadi korban kekerasan dan dituding adalah pendukung, bahkan, anggota PKI.

Telegram Kedutaan untuk Kemenlu 12 November 1965 menyebutkan, "90 persen toko-toko milik orang Tionghoa di Makassar dijarah dan dihancurkan pada kerusuhan 10 November yang dilakukan hampir seluruh penduduk." Bahkan lebih jauh lagi, alat-alat produksi milik orang Tionghoa diambil paksa tentara. 

Dalam kabel diplomatik untuk Kemenlu pada 7 Desember 1965 memuat informasi bahwa aset orang Tionghoa disita tentara. Menteri Pertanian Sudjarwo mengumumkan bahwa penggilingan beras dan pabrik tekstil orang Tionghoa diambil alih militer masing-masing wilayah.

Kader PKI tidak tahu apa yang sedang terjadi

Dalam telegram Kedutaan ke Kemenlu 20 November 1965, digambarkan bahwa kader-kader PKI kebingungan, tidak mengerti apa yang terjadi, dan tidak tahu harus berbuat apa. Informasi didapat diplomat Amerika dari seorang jurnalis Australia yang dapat dipercaya.

Si jurnalis yang disebutkan itu adalah jurnalis Barat pertama yang mengunjungi Jawa Tengah, yakni pada 10 Oktober 1965. "Dia berbicara dengan kader-kader PKI di beberapa tempat di Jawa Tengah," tulis laporan itu.

 Informasi serupa dikonfirmasi Konsuler Politik Kedutaan Yugoslavia yang mengatakan terlibat kontak secara rutin dengan aktivis PKI. Si aktivis sama sekali tidak panik dan tetap percaya Soekarno akan melindungi mereka. "Mereka tidak akan bertindak tanpa perintah Soekarno," ujar sang diplomat. 

Jihad membantai ribuan orang di daerah

26 November 1965 laporan dari Konsulat Jenderal Amerika di Surabaya menyebutkan terus mendapatkan laporan pembantaian di berbagai wilayah di Jawa Timur oleh Ansor. Di Tulungagung setidaknya 15.000 komunis dibunuh.

"Pembantaian diwarnai dengan Perang Suci (jihad): membunuh kafir akan memberi tiket ke surga dan jika darah korban diusapkan ke wajah, maka akan lebih terjamin (masuk surga)," tulis laporan tersebut.

Angkatan Darat persenjatai Hansip untuk bunuh PKI

Selain kelompok-kelompok Islam, Angkatan Darat juga mempersenjatai pertahanan sipil atau Hansip sebagai kekuatan memerangi PKI. Dalam laporan Konsulat Jenderal Amerika di Medan menyebutkan hal itu dilakukan untuk meningkatkan peran pengawasan di kota maupun pedesaan.

"Ketika ini dilaksanakan, rantai komando militer bertambah luas hingga setiap desa yang ada di Sumatera," tulis laporan tersebut.

Tak sampai di situ, pemuda yang berusia 8-13 tahun diwajibkan ikut Pramuka yang dikontrol tentara. "Secara singkat, Sumatera dengan cepat berubah menjadi tanah tentara."
 

 Kawat dari Kementerian Luar Negeri pada April 1966 mengungkapkan betapa besarnya skala pembunuhan yang terjadi.

"Kami terus terang tidak tahu, angka yang sebenarnya adalah mendekati 100 ribu atau 1 juta jiwa. Bahkan pemerintah Indonesia juga tidak tahu pasti berapa angka yang sebenarnya," kata kawat itu. 

"Pembantaian 1965-1966 adalah salah satu kejahatan kemanusiaan terburuk di dunia dan masa-masa terkelam negara kita," ujar Veronica Koman, pengacara hak asasi asal Indonesia.

"Para penyintas 1965-66 kini sudah pada tua dan saya khawatir mereka tidak mendapatkan keadilan sebagaimana mestinya sebelum mereka meninggal. Semoga setelah dokumen kawat ini diungkap, kebenaran bisa muncul dan para pelakunya bisa dimintai pertanggungjawaban."(HIR/DSPSH/RED/DLL)

Editor: DONNY SURYONO PSH

Sumber: CitraNusantara.Id