JAKARTA
- Perintah Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Menteri Koordinator
bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Luhut Binsar
Panjaitan untuk mencari lokasi kuburan massal korban tragedi 1965
diapresiasi positif.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu berpendapat, kuburan massa korban tragedi 1965 perlu ditelusuri oleh negara. Agar tidak menjadi informasi yang simpang siur.
"Informasi yang ada selama ini kan semacam informasi yang seliweran, tapi di beberapa tempat kan memang fakta itu ada," ujar Masinton saat dihubungi wartawan, Senin (25/4/2016).
Maka itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengapresiasi perintah Presiden Jokowi tersebut. "Selama Orde Baru memang praktis ditutupi fakta-fakta sejarah itu," tuturnya.
Maka, lanjut dia, keinginan pemerintah untuk menelusuri kuburan massal korban tragedi 1965 harus didukung, karena berkaitan dengan sejarah bangsa.
"Kalau memang nanti fakta-fakta itu terungkap dan juga korban-korbannya ada, kemudian ternyata memang kita mengalami masalah sejarah kelam karena perbedaan politik kemudian diperlakukan tidak manusiawi, bahkan dibunuh, dalam konteks ini negara memang harus mengakui (tragedi 1965) itu," pungkasnya.
Anggota Komisi III DPR Masinton Pasaribu berpendapat, kuburan massa korban tragedi 1965 perlu ditelusuri oleh negara. Agar tidak menjadi informasi yang simpang siur.
"Informasi yang ada selama ini kan semacam informasi yang seliweran, tapi di beberapa tempat kan memang fakta itu ada," ujar Masinton saat dihubungi wartawan, Senin (25/4/2016).
Maka itu, politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) ini mengapresiasi perintah Presiden Jokowi tersebut. "Selama Orde Baru memang praktis ditutupi fakta-fakta sejarah itu," tuturnya.
Maka, lanjut dia, keinginan pemerintah untuk menelusuri kuburan massal korban tragedi 1965 harus didukung, karena berkaitan dengan sejarah bangsa.
"Kalau memang nanti fakta-fakta itu terungkap dan juga korban-korbannya ada, kemudian ternyata memang kita mengalami masalah sejarah kelam karena perbedaan politik kemudian diperlakukan tidak manusiawi, bahkan dibunuh, dalam konteks ini negara memang harus mengakui (tragedi 1965) itu," pungkasnya.
(kri)
0 komentar:
Posting Komentar