Jumat, 29 April 2016
JAKARTA- Perintah Presien Joko Widodo
kepada Menkopolhukam, Luhut B Panjaitan untuk mencari kuburan massal
korban genosida 65, merupakan respons Presiden Joko Widodo atas
pernyataan Luhut sebelumnya yang mendahului Joko Widodo dengan
menyatakan bahwa negara tidak akan pernah meminta maaf sekaligus
menyangkal adanya kuburan massal serta ribuan korban dalam peristiwa 65.
Hal ini disampaikan oleh Ketua Setera Institute, Hendardi kepada
Bergelora.com, di Jakarta, Jumat (29/4)
“Perintah Jokowi harus dimaknai sebagai
ikhtiar presiden untuk memulai kerja pengungkapan kebenaran atas
peristiwa itu sekaligus kritik keras kepada Komnas HAM, Kejaksaan Agung,
Menkopolhukam, yang tidak pernah menyajikan data kepada Presiden
Jokowi, padahal data itu tersebar di banyak tempat. Upaya mencari data
adalah tugas negara/pemerintah,” ujarnya.
Menurutnya, pemerintah harus segera
menyusun langkah sehingga data dari berbagai sumber bisa dihimpun,
divalidasi, dan menghasilkan rekomendasi strategis.
“Setelah proses pengungkapan kebenaran
dilakukan barulah pemerintah menetapkan langkah pemulihan korban,
penyelesaian berkeadilan dan memperkuat kebijakan pencegahan atas
peristiwa serupa di masa yang akan datang,” jelasnya.
Ia mengingatkan, proses pengungkapan
kebenaran haruslah dilakukan oleh komite/komisi yang independen dan
bertanggung jawab kepada presiden serta memastikan adanya mekanisme
partisipatif dari berbagai pihak terutama korban dan keluarga korban.
Menkopolhukam Siap Gali
Sebelumnya, Menkopolhukam dalam akun
facebooknya menyatakan bahwa dirinya siap untuk pergi menggali
kuburan-kuburan massal 1965 jika ada yang sudah siap untuk menunjukkan
lokasinya.
“Dengan ini saya menyampaikan kepada
publik bahwa saya siap untuk bersama-sama pergi menggali kuburan massal
korban peristiwa 1965, jika ada yang dapat menunjukkan di mana
lokasinya. Saya ingin menyelesaikan persoalan ini karena sudah
berpuluh-puluh tahun diberitakan terdapat ratusan ribu bahkan jutaan
korban akibat peristiwa 1965,” tegasnya beberapa waktu lalu.
Ia juga menjelaskan bahwa Presiden Joko
Widodo memerintahkan dirinya untuk mencari dan membongkar
kuburan-kuburan tersebut sehingga permasalahan dapat dituntaskan.
“Saya melaporkan niat ini kepada
Presiden ketika pagi tadi saya dipanggil ke Istana Negara. Beliau
memerintahkan saya untuk mencari dan membongkar kuburan tersebut
sehingga permasalahan dapat dituntaskan. Jika ada yang bersalah, maka
akan diselesaikan secara yudisial,” ujarnya.
Selain itu Luhut Panjaiatan juga
melaporkan kepada Presiden beberapa perkembangan terakhir sebelum
bertolak ke Tiongkok untuk membicarakan kerja sama keamanan antar dua
negara.
“Saya juga melaporkan kepada Presiden
mengenai pembentukan crisis center, perkembangan penanganan masalah HAM
di Papua, Simposium G30S PKI, South China Sea, dan pemberitaan yang
mengaitkan nama saya dengan Panama Papers,” ujarnya. (Enrico N.
Abdielli)
http://www.bergelora.com/nasional/politik-indonesia/3300-setara-dukung-ikhtiar-presiden-ungkap-kebenaran-1965.html
0 komentar:
Posting Komentar