Rabu, 27 April 2016 | 06:20 WIB
Koordinator
Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras) Haris
Azhar, saat ditemui di Sekretariat Kontras, Jakarta Pusat, Jumat
(14/8/2015).
JAKARTA, KOMPAS.com -
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan
(Kontras), Haris Azhar, menilai niat pemerintah untuk mengungkap
data-data mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 sebagai langkah
awal yang baik dalam proses pengungkapan kebenaran.
Haris menuturkan bahwa sebenarnya data-data tersebut sudah ada. Data itu kini berada di tangan beberapa pihak, seperti organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu kemanusiaan maupun komunitas korban sendiri.
Namun, menurut Haris, persoalannya adalah Presiden Joko Widodo harus memberi mandat pembentukan wadah khusus guna menampung data-data yang akan diserahkan.
Wadah tersebut harus terjamin keamanannya agar data tersebut tidak mudah dirusak atau dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.
"Kami dan beberapa organisasi punya data-data itu. Tapi kami bingung mau diserahkan ke siapa," ujar Haris saat dihubungi, Selasa (26/4/2016).
"Ke Luhut? Ke Teten? Kan belum ada jaminan data itu aman. Makanya kami minta pemerintah bikin kanal khusus," ucap Haris.
Lebih lanjut Haris menjelaskan, setelah data-data mengenai kuburan massal tersebut terkumpul, maka pemerintah juga harus memberikan kepastian mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil.
Dia tidak ingin jika data yang sudah terkumpul hanya sekedar menjadi formalitas dan pencitraan, seakan-akan negara memiliki keinginan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Menurut Haris, Presiden Joko Widodo harus memberikan kepastian bahwa pemerintah akan segera mengambil tindakan setelah data-data kuburan massal terungkap.
Jangan sampai, kata Haris, data itu diterima kemudian hanya disimpan oleh pemerintah tanpa ada proses lebih lanjut.
"Dalam hal ini negara harus hadir, bukan hanya sekedar menerima data tapi juga memberi jaminan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan setelah itu," kata Yasonna.
"Hentikan perdebatan soal negara mau minta maaf atau tidak. Presiden silakan siapkan mandat, ayo kita kerja," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung menyambut baik tawaran pemerintah untuk menunjukkan data-data mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965.
Menurut Bejo, YPKP 1965 siap untuk menyerahkan data-data valid mengenai keberadaan kuburan massal yang telah dikumpulkan dari seluruh daerah di Indonesia.
Sejak tahun 2000-an YPKP 1965 telah melakukan serangkaian investigasi guna mengungkap dan mendokumentasikan lokasi eksekusi tahanan politik pada tahun 1965.
Haris menuturkan bahwa sebenarnya data-data tersebut sudah ada. Data itu kini berada di tangan beberapa pihak, seperti organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu kemanusiaan maupun komunitas korban sendiri.
Namun, menurut Haris, persoalannya adalah Presiden Joko Widodo harus memberi mandat pembentukan wadah khusus guna menampung data-data yang akan diserahkan.
Wadah tersebut harus terjamin keamanannya agar data tersebut tidak mudah dirusak atau dimanipulasi oleh pihak-pihak tertentu.
"Kami dan beberapa organisasi punya data-data itu. Tapi kami bingung mau diserahkan ke siapa," ujar Haris saat dihubungi, Selasa (26/4/2016).
"Ke Luhut? Ke Teten? Kan belum ada jaminan data itu aman. Makanya kami minta pemerintah bikin kanal khusus," ucap Haris.
Lebih lanjut Haris menjelaskan, setelah data-data mengenai kuburan massal tersebut terkumpul, maka pemerintah juga harus memberikan kepastian mengenai langkah-langkah selanjutnya yang akan diambil.
Dia tidak ingin jika data yang sudah terkumpul hanya sekedar menjadi formalitas dan pencitraan, seakan-akan negara memiliki keinginan untuk menyelesaikan kasus pelanggaran HAM masa lalu.
Menurut Haris, Presiden Joko Widodo harus memberikan kepastian bahwa pemerintah akan segera mengambil tindakan setelah data-data kuburan massal terungkap.
Jangan sampai, kata Haris, data itu diterima kemudian hanya disimpan oleh pemerintah tanpa ada proses lebih lanjut.
"Dalam hal ini negara harus hadir, bukan hanya sekedar menerima data tapi juga memberi jaminan mengenai tindakan apa yang akan dilakukan setelah itu," kata Yasonna.
"Hentikan perdebatan soal negara mau minta maaf atau tidak. Presiden silakan siapkan mandat, ayo kita kerja," ujarnya.
Sebelumnya, Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung menyambut baik tawaran pemerintah untuk menunjukkan data-data mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965.
Menurut Bejo, YPKP 1965 siap untuk menyerahkan data-data valid mengenai keberadaan kuburan massal yang telah dikumpulkan dari seluruh daerah di Indonesia.
Sejak tahun 2000-an YPKP 1965 telah melakukan serangkaian investigasi guna mengungkap dan mendokumentasikan lokasi eksekusi tahanan politik pada tahun 1965.
| Penulis | : Kristian Erdianto |
| Editor | : Bayu Galih |
http://nasional.kompas.com/read/2016/04/27/06200001/Kontras.Minta.Pemerintah.Siapkan.Wadah.untuk.Tampung.Data.Kuburan.Massal.Tragedi.1965?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=Kaitrd
0 komentar:
Posting Komentar