Rabu, 27/04/2016 09:45 WIB
Kuburan massal korban tragedi 1965 di hutan Plumbon, Semarang, Jawa Tengah. (CNN Indonesia/Damar Sinuko)
Jakarta, CNN Indonesia
--
Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menyatakan titik
penting penyelesaian kasus HAM masa lalu, khususnya tragedi 1965, ialah
pada cara pemerintah mengusut dan menuntaskannya secara menyeluruh.
Bukti fisik berupa jumlah kuburan massal para korban tragedi 1965, menurut Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah, bukan yang terpenting. Jauh lebih penting ialah agar hak para korban dan keluarganya dapat dipenuhi oleh negara.
“Ini semua bukan cuma soal di mana kuburan massal dan berapa jumlah korban, tapi lebih pada bagaimana korban-korban itu ditempatkan secara lebih manusiawi," kata Roichatul kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, Komnas HAM telah mengantongi data-data terkait kuburan massal korban tragedi 1965. Namun Roichatul tak mau membeberkannya.
“Tidak penting soal berapa jumlah korban, yang pasti sudah banyak korban disertai bukti-buktinya. Berapapun jumlahnya, mereka sudah jatuh menjadi korban,” kata Roichatul.
Salah satu cara memanusiakan para korban, ujarnya, ialah dengan memindahkan makam para korban dan mengakui mereka sebagai korban.
Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung
membeberkan beberapa daerah yang ditengarai menjadi lokasi kuburan
massal korban tragedi 1965.
Penelitian YPKP menemukan setidaknya enam titik kuburan massal korban 1965, masing-masing di Pulau Sumatra dan Jawa.
Di Sumatra, menurut Bejo, titik kuburan massal terletak di Sungai Ular, Sumatra Utara; Kabupaten Pesisir Selatan, Lubuk Pasung Bukittinggi Sumatra Barat; Kepulauan Riau; dan Pulau Kemaro Palembang, Lembah Delta Sungai Musi Sumtera Selatan.
Sementara di Jawa, satu titik ada di Hutan Karet Sukabumi, Jawa Barat; dan lima titik lainnya di Jawa Tengah. Provinsi tengah Jawa itu menjadi daerah dengan penemuan kuburan massal korban 1965 paling banyak.
Bukti fisik berupa jumlah kuburan massal para korban tragedi 1965, menurut Komisioner Komnas HAM Roichatul Aswidah, bukan yang terpenting. Jauh lebih penting ialah agar hak para korban dan keluarganya dapat dipenuhi oleh negara.
“Ini semua bukan cuma soal di mana kuburan massal dan berapa jumlah korban, tapi lebih pada bagaimana korban-korban itu ditempatkan secara lebih manusiawi," kata Roichatul kepada CNNIndonesia.com.
Menurutnya, Komnas HAM telah mengantongi data-data terkait kuburan massal korban tragedi 1965. Namun Roichatul tak mau membeberkannya.
“Tidak penting soal berapa jumlah korban, yang pasti sudah banyak korban disertai bukti-buktinya. Berapapun jumlahnya, mereka sudah jatuh menjadi korban,” kata Roichatul.
Salah satu cara memanusiakan para korban, ujarnya, ialah dengan memindahkan makam para korban dan mengakui mereka sebagai korban.
|
|
Penelitian YPKP menemukan setidaknya enam titik kuburan massal korban 1965, masing-masing di Pulau Sumatra dan Jawa.
Di Sumatra, menurut Bejo, titik kuburan massal terletak di Sungai Ular, Sumatra Utara; Kabupaten Pesisir Selatan, Lubuk Pasung Bukittinggi Sumatra Barat; Kepulauan Riau; dan Pulau Kemaro Palembang, Lembah Delta Sungai Musi Sumtera Selatan.
Sementara di Jawa, satu titik ada di Hutan Karet Sukabumi, Jawa Barat; dan lima titik lainnya di Jawa Tengah. Provinsi tengah Jawa itu menjadi daerah dengan penemuan kuburan massal korban 1965 paling banyak.
 Kuburan massal korban tragedi 1965 di hutan Plumbon, Wonosari, Mangkang, Semarang, Jawa Tengah. (CNN Indonesia/Damar Sinuko) |
Lima titik kuburan massal di Jawa Tengah berada di Boyolali, Banyudono,
Sono Layu, Hutan Jati Jeglong Grogolan, dan Luweng Giritontro Wonogiri.
Kelima titik kuburan massal itu diduga berisi sekitar 20 hingga 200
korban.
Sebelumnya, Presiden Jokowi meminta Menteri Koordinator Politik Hukum
dan Kemanana Luhut Binsar Pandjaitan untuk mencari bukti fisik terkait
dugaan pelanggaran hak asasi manusia 1965.
Luhut sempat berkata, meski selama ini banyak laporan yang menyebut ada ratusan ribu orang tewas akibat pelanggaran HAM periode 1965, tak ada satu kuburan massal pun yang ditemukan pemerintah.
Jika kuburan massal itu ada, kata Luhut, ia akan langsung mendatanginya. “Silakan tunjukkan, Menkopolhukam akan pergi dengannya (orang yang bisa menunjukkan kuburan massal korban 1965),” ujarnya.
(agk)
|
|
Luhut sempat berkata, meski selama ini banyak laporan yang menyebut ada ratusan ribu orang tewas akibat pelanggaran HAM periode 1965, tak ada satu kuburan massal pun yang ditemukan pemerintah.
Jika kuburan massal itu ada, kata Luhut, ia akan langsung mendatanginya. “Silakan tunjukkan, Menkopolhukam akan pergi dengannya (orang yang bisa menunjukkan kuburan massal korban 1965),” ujarnya.
http://www.cnnindonesia.com/nasional/20160427094559-20-126849/tragedi-1965-bukan-soal-jumlah-tapi-memanusiakan-korban/
0 komentar:
Posting Komentar