Monday, October 5, 2015
Jurang Tangis di Taman Nasional Baluran, salah satu lokasi eksekusi korban kekerasan 65
Minggu ketiga Oktober 1965. Slamet Abdul Rajak, sedang berlatih angklung di kantor Lekra, Temenggungan, Banyuwangi, Jawa Timur. Saat itu ada sekitar 10 orang bersamanya. Lalu tiba-tiba, kegaduhan itu datang. Kampung yang jadi basis ‘merah’ itu dikepung tentara berseragam dan berlaras panjang. Belasan panser berjaga di setiap ujung jalan.
Gerombolan lain berbaju serba hitam yang menamakan diri “Gagak Hitam” datang menyerbu. Membawa pentungan dan clurit, mereka menendang dan menangkapi siapa saja yang di kampung itu. Rumah-rumah lantas dirusak. Seisi kampung lari tunggang-langgang, suasana berubah mencekam.
Slamet yang saat itu berusia 17 tahun, berusaha menyelamatkan diri dengan menyusuri jalan-jalan tikus. Saat itu dia berpikir untuk kabur ke Surabaya menggunakan kereta api. Di tengah jalan ia mengubah rencananya untuk pergi menggunakan kapal dari Pelabuhan Boom. Tapi naas, baru saja sampai di pintu pelabuhan, ada orang yang meneriaki namanya. “Seorang tentara langsung menendang dan melempar saya ke atas truk,” kata pria yang kini 73 tahun itu, Senin 21 September 2015.
Dia lantas dibawa ke Lapangan Blambangan, tengah kota. Di situ sudah penuh dengan orang yang senasib seperti dirinya. Ratusan tentara bersenjata lengkap beserta Gagak Hitam berjaga ketat.
Dari Lapangan Blambangan, Slamet diangkut lagi ke sebuah gedung sekolah di Desa Bulusan. Seharian itu juga dia menjalani interograsi di tiga tempat berbeda, mulai ke kantor KODIM, Puterpra dan berakhir di kantor Badan Komando Siaga (BKS) di kampungnya. Saat di kantor BKS, Slamet dimasukkan ke sebuah drum selama sehari-semalam, sebelum akhirnya seorang tokoh Muhammadiyah menyelamatkannya. Setelah hari-hari yang mencekam itu, Slamet menerima kabar jika empat saudaranya tewas. “Ada yang ditembak dan ditebas kepalanya,” kata eks anggota Pemuda Rakyat sekaligus Lekra ini.
Pada tahun 1960an, Temenggungan yang berada persis di timur Pendopo Kabupaten Banyuwangi ini, dikenal sebagai basis PKI dan seniman Lekra. Muhammad Ikrom Hasan, yang ikut dalam penyerbuan ke Temenggungan saat itu, bercerita, sebelum diback-up ABRI, kelompok NU tak pernah berani masuk ke kampung tersebut. “PKI di sana cukup kuat,” kata pria 63 tahun ini.
Saat itu Ikrom sering membantu ayahnya, Hasan Jalaludin, yang menjadi penasehat ranting Partai NU Kecamatan Banyuwangi. Keluarga Ikrom sendiri bermukim di Temenggungan. Ikrom bercerita, pemberangusan terhadap orang-orang PKI di Banyuwangi berlangsung lebih panas dibanding daerah lainnya. Selain dipicu peristiwa pembunuhan 7 jenderal di Jakarta, Partai NU, militer dan PKI bersaing ketat dalam politik lokal Banyuwangi menjelang 1965.
Menurut Ikrom, konflik bermula ketika Suwarso Kanapi, calon yang diusung koalisi PKI dan NU Banyuwangi menang sebagai bupati Banyuwangi. Suwarso mengalahkan Joko Supaat Slamet, yang diusung PNI dan NU Blambangan. Saat itu NU pecah menjadi dua kepengurusan, NU Blambangan untuk wilayah Banyuwangi selatan dan NU Banyuwangi untuk Banyuwangi utara. Joko Supaat Slamet saat itu menjabat sebagai Kepala Kodim Banyuwangi.
Ternyata kemenangan Suwarso ditolak oleh PNI dan NU Blambangan. Aksi demontrasi digencarkan hingga pelantikan bupati tertunda tujuh bulan. Pelantikan baru bisa dilakukan pada Agustus 1965. Tak lama setelah konflik lokal ini, terjadilah pembunuhan tujuh jenderal di Jakarta. “NU dan militer kembali merapatkan barisan untuk menumpas PKI,” kata Wakil Ketua DPW Partai Persatuan Pembangunan Jawa Timur ini.
Bambang Ruswanto Tikno Hadi, 75 tahun, mengatakan, Suwarso Kanapi sendiri akhirnya diberhentikan lalu dipindahkan ke Malang. Sejak saat itu sosoknya lenyap tak berbekas. Komandan Kodim Banyuwangi, Joko Supaat Slamet, yang menjadi rivalnya dulu kemudian ditunjuk sebagai bupati Banyuwangi caretaker. Pangkat Joko dari Mayor naik menjadi Letnan Kolonel. “Politik lokal inilah yang membuat jumlah korban di Banyuwangi banyak,” kata Bambang, yang pernah menjabat Ketua Divisi Planning, Pemuda Rakyat Provinsi Jatim pada 1964-1965.
Menurut Bambang, selain Kodim dulunya Banyuwangi menjadi markas Batalyon Infanteri 510. Namun satuan ini tidak dilibatkan dalam penumpasan PKI karena diduga banyak personelnya telah menjadi komunis. Akhirnya satuan yang dikirim ke Banyuwangi yakni dari Batalyon Infanteri 515 yang bermarkas di Jember. Saat itu batalyon ini merupakan satuan organik Kodam VIII/Brawijaya.
Hanif Risa Mustafa dalam tesisnya “Konflik Elit dan Kekerasan Arus Bawah: Pergolakan Politik 1965 di Banyuwangi” menuliskan, bahwa ormas-ormas non-komunis yang membentuk sejumlah kesatuan melakukan lebih dulu aksi menumpas PKI. Gabungan Pemuda Anshor dan Pemuda Marhaenisme yang membentuk Front Bersatu melakukan membakar rumah-rumah yang bertuliskan BTI pada 11 Oktober. Empat hari berikutnya, mereka merusak toko-toko milik anggota PKI di sekitar alun-alun kota.
Pada tanggal 16 Oktober, konsolidasi kekuataan kelompok NU, militer dan PNI menghasilkan sebuah rapat akbar yang berlangsung di Lapangan Blambangan. Rapat ini, kata Hanif, berkembang menjadi ajang pendoktrinan masyarakat.
Ribuan massa membanjiri alun-alun dan mendengarkan pidato beberapa elit masyarakat seperti komandaan Kodim Joko Supaat Slamet, Haji
Abdul latif Suja’ dari NU dan Soekmadi dari PNI.
Pada rapat akbar tersebut, Djoko Supaat Slamet menyampaikan bahwa PKI bertanggung jawab atas para Jendral yang dibunuh dalam Lubang Buaya. Kemudian dilanjutkan oleh Abdul Latif Suja’, yang menyatakan bahwa membunuh PKI sama dengan berjihad melawan orang-orang kafir.
Dua hari setelah rapat akbar tersebut, Gerakan Pemuda Ansor (GPA) dan Gerakan Pemuda Marhaen (GPM) melakukan operasi pembersihan ke Desa Karangasem yang menjadi basis PKI. Mereka menaiki 10 truk, 5 jeep dan lima puluh sepedah motor yang dipimpin oleh Mursid dari Ponpes Minhajut Thullab, Muncar. Rupanya rencana penyerangan ini sudah didengar oleh warga Desa Karangasem. Sehingga warga menyiapkan strategi untuk pertahanan. Bentrok fisik pun akhirnya tak terhindari, yang mengakibatkan kekalahan dari Pemuda Anshor dan Marhaen.
Tragedi Karangasem ini makin memicu kemarahan dari kelompok non-komunis. Berikutnya pimpinan organisasi politik non-PKI seperti PNI, NU, Katolik, Protestan, Perti, Muhammadiyah dan Al Irsyad mendirikan Badan Kordinasi Komando Siaga (BKKS).
Kemudian pada tanggal 30 Oktober, BKKS bertransformasi menjadi Badan Komando Siaga (BKS). BKS dibentuk di setiap desa yang kordinator utamanya dari pihak militer, khususnya angkatan darat. “Secara tidak langsung BKS ini menjadi tameng awal ABRI, untuk melakukan pembantaian besar-besaran di Banyuwangi secara terstruktur,” kata Hanif, alumnus pascasarjana Program Studi Sejarah Universitas Gajah Mada ini.
Seminggu setelah BKS berdiri, kata Hanif, dibentuk pula pelaksana pembantu utama Penguasa Pelaksana Dwikora Daerah (Pepelrada) di Banyuwangi. Pepelrada pada awalnya dibentuk oleh Presiden Sukarno dalam dekrit 14 September 1964 yang berfungsi sebagai pengawas dalam semua kegiatan yang berhubungan dengan
konfortasi Malaysia. Namun setelah G30S meletus, Pepelrada beralih fungsi menjadi badan pengawas pelarangan kegiatan partai maupun organisasi yang terkait dengan
PKI. BKS dan Pepelrada tersebut merupakan cikal-bakal Babinsa pada era Orde Baru.
Selain pelembagaan struktural, muncul pula pasukan lain bernama “Gagak Hitam” yang bercirikan pakaian serba hitam. Pasukan “Gagak Hitam” merupakan pasukan gabungan masyarakat sipil yang memiliki keahlian bela diri. Kelompok ini melakukan pengejaran dan pembunuhan bagi mereka yang terkait dan terlibat langsung dalam partai komunis. Gagak Hitam berada di garda paling depan untuk melakukan eksekusi terhadap orang-orang tertuduh komunis.
Penyisiran orang-orang PKI diawali oleh pihak militer (RPKAD) pada tanggal 20 Oktober 1965. Penyisiran bermula di daerah-daerah yang menjadi basis PKI yakni di Desa Karangsem dan Dusun Cemethuk. Di Desa Karangasem, RPKAD menangkap 100 simpatisan PKI. Sedangkan dari Dusun Cemetuk menangkap sembilan keluarga dan lima belas orang. Para simpatisan tersebut kemudian dibawa dengan menggunakan truk ke kamp konsentrasi milik Puterpra Gambiran. RPKAD kemudian melanjutkan operasi pembersihan ke wilayah Kecamatan Banyuwangi, mulai dari Desa Lateng hingga ke Desa Temenggungan.
Para militer hanya menangkapi orang PKI melalui daftar nama, sehingga ada beberapa simpatisan PKI yang lolos. Para simpatisan yang ditangkap selanjutnya dibawa ke kamp konsentrasi Kodim Banyuwangi. Apabila kamp-kamp tidak mencukupi, maka para tahanan simpatisan dipindahalihkan ke beberapa kamp konsentrasi Puterpra yang masih luas.
Pendataan orang-orang PKI dilakukan oleh BKS dan Pepelrada. Pada saat pendataan masyarakat dengan bebas dapat melakukan pembunuhan. Pihak berwajib menyerahkan sepenuhnya kepada BKS setempat, sehingga hukum tidak berjalan semestinya.
Menurut Hanif, maraknya pembunuhan menjadi legal karena juga adanya campur tangan pemerintah yang meminjam sebagian masyarakat untuk melakukan tindakan pembantaian. Setiap desa terdapat BKS lengkap dengan jagalnya, dan antar desa tidak boleh bertukar jagal agar tidak terjadi keributan yang berlanjut. Para algojo yang dibentuk oleh BKS sebagai alat pelaksanan eksekusi yang didistribusikan oleh militer dari kamp Kalibaru.
Dari alur skema tersebut, kata Hanif, militer memainkan peran penting dalam distribusi orang-orang PKI untuk dieksekusi. Distribusi dilakukan setiap hari dengan kisaran sepuluh hingga lima belas orang. Mulanya kamp Kalibaru mengirimkan surat kepada BKS yang berisi perintah pelaksanaan eksekusi serta jumlah orang yang akan dikirim. “BKS kemudian memerintahkan para algojo untuk melaksanakan eksekusi,” kata dia.
Tidak setiap waktu tahanan Kalibaru dikirim langsung oleh pihak berwajib, tetapi terkadang diambil sendiri oleh para algojo. Pengiriman biasanya tepat pada pukul 17.00. Para tahanan lebih dulu dibawa ke rumah pimpinan BKS. Mereka dijamu dengan kopi serta ketan putih bercampur kacang. Kemudian pada pukul 19.00, giliran para algojo yang dikumpulkan di sebuah hotel untuk briefing.
Dalam eksekusi setiap orang diikat dengan tali yang ditarik dari kedua sisi kemudian tengkuknya dipukul dengan benda tumpul. Cara ini bertujuan agar tidak adanya percikan darah yang keluar saat eksekusi. Para mayat tahanan Kalibaru tersebut kemudian dilempar langsung ke dalam lubang yang sudah disediakan.
Bambang Ruswanto Tikno Hadi, menambahkan, kamp Kalibaru tersebut dulunya merupakan markas kompi 3 Batalyon Infanteri 510. Sedangkan salah satu tempat eksekusi oleh para algojo yakni berada di kawasan hutan Cemoro Sewu, Desa Gunungsari, Kecamatan Glenmore. “Ada ratusan orang yang dieksekusi di sana,” kata Bambang yang pernah mendekam 12 tahun di penjara Kalisosok, Surabaya ini.
Sumber: IkaNingtyas
0 komentar:
Posting Komentar