Minggu, 17 September 2017 | 06:57 WIB
Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia, Usman Hamid saat ditemui pers di kantor Amnesty Internasional Indonesia, Menteng, Jakarta, 11 September 2017. Tempo/Syafiul Hadi.
TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid menduga pembubaran Seminar Sejarah 1965 oleh pihak kepolisian berdasarkan sepengetahuan Kepala Kepolisian Jenderal Tito Karnavian. Usman mengaku telah berkomunikasi dengan Tito tak lama setelah berita pemblokiran kantor Lembaga Bantuan Hukum Jakarta oleh kepolisian beredar.
“Dari komunikasi itu, Kapolri mengatakan bahwa posisi polisi berada dalam posisi dilematis,” kata Usman menirukan percakapannya dengan Tito saat memberikan keterangan di kantor BH Jakarta, Sabtu, 16 September 2017.
Usman menjelaskan Kapolri memiliki pertimbangan untuk melarang seminar tersebut. Pertama, kata Usman, adanya kelompok anti PKI yang siap membubarkan seminar. Kedua, adanya aturan hukum yang jelas untuk melarang PKI. Ketiga, kata Usman, kepolisian mengakui adanya permintaan purnawirawan TNI dan Polri, dan sejumlah aliansi masyarakat yang meminta kepolisian melarang seminar ini.
Usman pun mempertanyakan argumentasi Tito dalam komunikasinya. Sebab, menurut dia, kepolisian harus bekerja berdasarkan hukum yang adil dan akal sehat. “Apakah benar kelompok itu dibolehkan membubarkan seminar sejarah. Apakah aturan hukum yang melarang PKI itu berarti kelompok yang meggelar peristiwa sejarah bisa dikatakan begitu saja PKI. Apakah purnawirawan dan aliansi pemuda antikomunis bisa menjadi dasar kepolisian untuk melarang seminar seperti ini,” kata Usman.
“Dari komunikasi itu, Kapolri mengatakan bahwa posisi polisi berada dalam posisi dilematis,” kata Usman menirukan percakapannya dengan Tito saat memberikan keterangan di kantor BH Jakarta, Sabtu, 16 September 2017.
Usman menjelaskan Kapolri memiliki pertimbangan untuk melarang seminar tersebut. Pertama, kata Usman, adanya kelompok anti PKI yang siap membubarkan seminar. Kedua, adanya aturan hukum yang jelas untuk melarang PKI. Ketiga, kata Usman, kepolisian mengakui adanya permintaan purnawirawan TNI dan Polri, dan sejumlah aliansi masyarakat yang meminta kepolisian melarang seminar ini.
Usman pun mempertanyakan argumentasi Tito dalam komunikasinya. Sebab, menurut dia, kepolisian harus bekerja berdasarkan hukum yang adil dan akal sehat. “Apakah benar kelompok itu dibolehkan membubarkan seminar sejarah. Apakah aturan hukum yang melarang PKI itu berarti kelompok yang meggelar peristiwa sejarah bisa dikatakan begitu saja PKI. Apakah purnawirawan dan aliansi pemuda antikomunis bisa menjadi dasar kepolisian untuk melarang seminar seperti ini,” kata Usman.
Ia pun menilai alasan kepolisian bahwa panitia penyelenggara harus mengajukan pemberitahuan adalah alasan yang mengada-ada. Menurut dia, pelarangan ini sepenuhnya dimotivasi tuntutan segelintir orag yang bersifat politis. “Jadi pembubaran seminar sejarah itu atas perintah, atau setidak-tidaknya atas sepengetahuan kapolri,” ujar Usman.
Sebelumnya, Seminar Sejarah 1965 digelar di LBH Jakarta mengambil tema “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66”. Belasan tamu diskusi yang sebagian besar sudah sepuh dan keluarga korban peristiwa 1965 sudah datang untuk mengikuti acara itu sejak pagi. Namun, ditutupnya kantor oleh kepolisian membuat mereka tertahan di luar seharian.
Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan institusinya telah melarang seminar sejarah tersebut. Alasannya, kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari kepolisian. “Kalau menyampaikan pendapat ya boleh saja, tapi kan harus sesuai peraturan undang-undang,” ujar Argo.
ARKHELAUS W.
Sumber: Tempo.Co
Sebelumnya, Seminar Sejarah 1965 digelar di LBH Jakarta mengambil tema “Pengungkapan Kebenaran Sejarah 1965/66”. Belasan tamu diskusi yang sebagian besar sudah sepuh dan keluarga korban peristiwa 1965 sudah datang untuk mengikuti acara itu sejak pagi. Namun, ditutupnya kantor oleh kepolisian membuat mereka tertahan di luar seharian.
Juru bicara Kepolisian Daerah Metro Jaya Komisaris Besar Raden Prabowo Argo Yuwono membenarkan institusinya telah melarang seminar sejarah tersebut. Alasannya, kegiatan tersebut tidak memiliki izin dari kepolisian. “Kalau menyampaikan pendapat ya boleh saja, tapi kan harus sesuai peraturan undang-undang,” ujar Argo.
ARKHELAUS W.
0 komentar:
Posting Komentar