Kamis, 12 Mei 2016
Oleh: Letjend (Purn.) Saurip Kadi*
Kita sudah jauh melangkah berdemokrasi. Koq
masih sibuk bahaya latent KGB (Komunis Gaya Baru?-red). Memang
Undang-undang Dasar (UUD) hasil amandemen, belum menjabarkan nilai-nilai
luhur Founding Father kita secara benar dan menyeluruh. Sehingga pengelolaan kekuasaan di era reformasi lebih parah dari jaman Orde Baru.
Dulu monopoli dan oligharkhi kekuasaan
ada di tangan HMS (Haji Muhammad Soeharto ?-red). Tentara berubah jadi
alat kekuasaan. Rakyat di belah-belah, yang berpolitik ikut partai Prde
Baru dengan 3 nama yaitu PPP (Partai Persatuan Pembangunan)-Golkar
(Golongan Karya)-PDI (Partai Demokrasi Indonesia). Yang tdk berpolitik
diawasi oleh TNI (AD khususnya) dengan KOTER (Komando Teritorial) dan
Intel TNI nya dengan (memberi-red) stempel EKKA (Ekstrim Kanan) -EKKI
(Ekstrim Kiri)- EKLA (Ekstrim Lain), yang terdiri dari kaum intelektual
yang kritis dan disuruh keluar negeri seperti Arief Budiman, George J
Aditjondro dan lainnya.
Yang pasti Presiden Soeharto lengser
dengan warisan yang sangat membebani generasi penerus. Hutang luar
negeri begitu besar. Hutan sudah gundul. Lingkungan hidup yang sudah
rusak, sumber daya alam dikuasai segelintir orang saja.
Di era reformasi monopoli dan
oligharkhi kekuasaan, juga terjadi dan justru lebih parah, bukan oleh
presiden tapi oleh pemegang kapital. Karena waktu itu kepemimpinan
nasionnal lemah, maka dalam sistem yang semrawut muncul mafia
dimana-mana.
Jujur kita harus berani bilang, aparat bisa dibeli oleh konglo hitam dengan jaringan mafianya. Idem juga hukum.
Presiden Joko Widodo saat ini sedang
mensiasati agar dirinya tidak menjadi boneka. Dengan "diam", tapi tidak
mau bergabung dengan mafia, kini antar mafia saling cakar dan
menelanjangi diri. Setelah kasus papa minta saham, kini kasus reklamasi
teluk Jakarta.
Lantas mengapa kita harus sibuk dengan bahaya laten KGB (Komunis Gaya Baru).
Bukankah yang harus jadi musuh bersama
dan apalagi harus distempel BAHAYA LATENT semestinya terhadap pihak
yang sudah merusak negara.
Mari jujur bertanya,-- perbuatan
anak-anak PKI (Partai Komunis Indonesia) yang mana yang bisa kita
jadikan alasan mereka dijadikan ancaman? Apakah keamburadulan,
keterpurukan, dan hutang negeri yang begitu besar yang bikin mereka
harus diwaspadai sampai ditakuti? Siapa yg merampok kekayaan negeri ini,
apakah mereka anak-anak PKI atau orang lain?
Dosa apa yang mereka tanggung? Apalagi
sebagai anak keluarga PKI saat Orde Baru mereka sudah didholimi negara,
yang dilakukan oleh saya dan kawan-kawan di TNI.
Jangankan jadi anggota TNI atau POLRI
dan PNS,--jadi buruh pabrik milik swasta saja mereka tidak bisa. Peluang
yang paling mungkin adalah jadi tukang tambal ban, buruh harian dan
maaf-maaf,--jadi pelacur bagi yang perempuan. Ini fakta bukan opini.
Saat mereka menjadi militan untuk survive,
belakangan bisa jadi anggota DPR/D, DPD dan bahkan menteri. Lantas
kita teriak awas bahaya laten KGB ! Sungguh lucu kalian semua kawan!
Lucu karena komunisme sudah rontok.
Ideologi sudah tamat. Takut kok sama roh gentayangan komunisme dan PKI
yang sudah lama terkubur. Mengapa ada pihak yang ketakutan secara
berlebihan?
Semestinya segenap aparatur negara termasuk juga TNI dan Polri harus segera switching of mind set,
tak peduli pangkat dan jabatan dirinya adalah ‘Pelayan’ alias jongos.
Gaji yang mereka terima adalah uang pajak rakyat. Tempat kan Rakyat
sebagai majikan.
Berlakulah sopan dan jangan kurang ajar terhadap majika. Bagi TNI kembalilah ke khitoh. Rasakan denyut nadi rakyat. Karena legitimasi hanya lahir tergantung bagaiamana to win the heart of the people.
Kenapa kalian harus ikut menyakiti hati rakyat, ikut gusur menggusur
orang-orang tak bersalah. Mereka lahir dari keluarga miskin bukan
karena pilihan. Mereka rakyat Indonesia. Jangan hinakan mereka.
Perubahan tata kelola dunia yang
menimbulkan kerusakan alam dan kesenjangan sosial ternyata membawa
malapetaka bagi peradaban manusia tak terkecuali bagi pemegang kapital
papan atas di tingkat dunia.
Sepuluh Globarl Concern kalau saja
disikapi denga baik, niscaya membawa berkah bagi segenap anak bangsa
tanpa kecuali. Maka sangat tepat kalau Presiden joko Widodo merespon
upaya mengakhiri dendam masa lalu. Dengan rakyat bersatu, apa yang tidak
bisa kita laksanakan. Semua kita punya. SDM lebih dari cukup.
Kerusakan sosial juga hanya di kota-kota
besar saja. Saudara-saudara kita yang di daerah, sangat paham untuk
tidak "memanen karena tidak ikut menanam". Mereka satu antara kata dan
perbuatan. Mereka pekerja tangguh. Habis subuh mereka bergegas ke sawah
atau ke laut. Bukan seperti sebagian elit kita yang sudah tidak bisa
membedakan halal dan haram.
*Penulis adalah Asisten Teritorial Kepala Staff Angkatan Darat ABRI (2000 dan anggota DPR-RI-Fraksi ABRI (1995-1997)
http://www.bergelora.com/opini-wawancara/artikel/3334-kita-bukan-bangsa-pendendam.html
0 komentar:
Posting Komentar