Selasa, 10 Mei 2016 19:34
Ilustrasi tragedi G30S PKI.
JAKARTA - Tujuh pengurus Yayasan Penelitian Korban
Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 datang ke Kemenkopolhukam menemui Menkopolhukam
Luhut Binsar Panjaitan, Senin (9/5/2016).
Kedatangan mereka yang dipimpin Ketua YPKP Bedjo Untung,
untuk menyerahkan dokumen kuburan massal korban tragedi 1965 yang dikenal
dengan peristiwa G30S PKI.
Yayasan yang didirikan oleh para mantan Tapol (tahanan
politik) PKI ini
memang bergerak dalam penelitian peristiwa 1965.
Luhut mengatakan, pihaknya akan membentuk tim gabungan
guna mencari kebenaran mengenai peristiwa 1965.
Pengurus dan anggota Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP)
1965/1966 menemui Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan di Kemenkopolhukam,
Jakarta, Senin (9/5) menyerahkan dokumen kuburan massal korban tragedi 1965.
Pengurus YPKP, dari kanan depan, Legini, Saunar Ahmad, Kusnendar, Sudarno, dan
(dari kanan belakang) Ketua Bedjo Untung, Zubaidiah Hasan, serta Handoyo usai
bertemu Luhut. (Tribunnews.com)
Tim gabungan itu juga akan mencari titik-titik kuburan
massal yang berada di berbagai wilayah Indonesia.
"Kami akan bentuk tim gabungan untuk mencari di mana saja nanti letak kuburan massalnya dan mengungkap kebenaran peristiwa 65," ujar Luhut usai menerima rombongan YPKP.
Dia menjelaskan, tim akan bekerja secara random mencari
titik lokasi di mana saja terjadinya pembunuhan untuk kemudian diteliti oleh
dinas terkait dan juga peneliti.
Menanggapi hal itu, Bedjo Untung mengatakan, dirinya
sangat mengapresiasi sikap Luhut yang mau secara terbuka membicarakan peristiwa
65.
"Saya terharu. Baru kali ini ada menteri yang mau membicarakan ini secara terbuka. Kami sudah menantikan cukup lama hal seperti ini," kata Bedjo.
Bedjo mengatakan, pihaknya telah mendapat jaminan
keamanan dari Luhut untuk melaporkan seluruh kegiatan yang dilakukan.
"Saya menangkap, omongan Bapak Luhut serius dengan tegas akan menjamin keamanan kami semua," jelasnya.
Dia tidak menampik bahwa sebelum menemui Luhut, ada
beberapa anggotanya yang berada di Pati dan Pekalongan selalu dimonitor
pergerakannya selama melakukan kegiatan sehari-hari.
Hal itu yang membuat Bedjo khawatir akan keselamatan
anggotanya yang merupakan korban dari pelanggaran HAM berat tahun 1965.
"Saya pertama kali membuka dialog dengan Pak Luhut, kami ada kekhawatiran. Jangan sampai kami melaporkan apa adanya, kami justru dapat ancaman," tambah Bedjo.
Namun, jika beberapa waktu ke depan masih ada ancaman dan
pengintaian oleh pihak yang tidak bertanggungjawab, maka pernyataan
Menkopolhukam akan kembali dipertanyakan.
Bedjo juga mengharapkan, pemerintah tidak melakukan
penggusuran, perusakan dan pemindahan 122 kuburan massal yang berada di 12
provinsi di Indonesia sesuai data YPKP.
"Kuburan massal itu semoga tidak digusur, dirusak dan dipindahkan, bahkan dihilangkan oleh oknum-oknum yang tidak bertanggungjawab. Ketika saya minta jaminan itu, Bapak Luhut menjawab dengan lugas akan menjaminnya," katanya.
Sebanyak 122 kuburan massal itu berada di Sumatera dan
Jawa. Belum termasuk kuburan yang berada di kawasan lainnya seperti Bali dan
Sulawesi.
Sehingga jumlahnya masih memungkinkan bertambah.
"Itu tidak semuanya tercover, Bali, Kalimantan, Sulawesi, NTT, NTB, itu belum dimasukan, itu jauh lebih besar lagi," ujarnya.
Bedjo menyampaikan, dari 122 kuburan
massal tersebut setidaknya terdapat 1.999 korban yang berada di dalamnya. (*)
Editor: Irma Yudistirani
0 komentar:
Posting Komentar