Senin, 9 Mei 2016 | 15:12 WIB
JAKARTA, KOMPAS.com — Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan
mengatakan bahwa pemerintah akan segera menindaklanjuti catatan
mengenai lokasi kuburan massal yang telah diserahkan oleh Ketua Yayasan
Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung.
Pemerintah akan menyiapkan tim untuk melihat dan memverifikasi semua data kuburan massal yang ada.
"Kami akan siapkan tim untuk melihat beberapa kuburan yang dilaporkan, seperti di daerah Pati dan Wonosobo," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).
Namun, Luhut belum bisa memberikan keterangan mengenai kepastian waktu tim tersebut akan mulai melakukan verifikasi lapangan. Dia hanya menegaskan bahwa tim tersebut akan segera dibentuk dengan melibatkan pihak internal kementerian dan Komnas HAM.
Sebagai langkah awal, tim akan mengambil contoh di beberapa lokasi kuburan massal yang dipilih secara acak.
"Tim itu segera dibentuk. Sekarang kami ingin cari secara random di beberapa tempat. Kalau soal estimasi waktu, itu nanti," ungkap Luhut.
Siang tadi Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung dan Anggota Dewan Pengarah International People's Tribunal (IPT) 65 Reza Muharam bersama beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu HAM bertemu Luhut.
YPKP dan IPT 65 menyampaikan secara langsung beberapa catatan mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 di Indonesia.
"Tadi kami ditemui oleh Pak Luhut dan stafnya. Kami sampaikan, YPKP merasa perlu menyerahkan catatan mengenai kuburan massal atas permintaan Pak Luhut. Tadi secara resmi kami serahkan resume dan catatan tentang kuburan massal," ujar Bejo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).
Bejo menuturkan, dalam catatan tersebut tercantum ada 122 titik kuburan massal yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera.
Namun, sebelum data tersebut diserahkan, Bejo meminta jaminan perlindungan kepada Luhut atas semua saksi dan korban ketika nanti diminta oleh pemerintah menunjukkan lokasi kuburan massal.
Selain itu, Bejo juga meminta jaminan bahwa semua lokasi yang tercantum dalam data itu tidak digusur, dirusak, dipindahkan, atau dihilangkan karena menjadi alat bukti dalam proses pengungkapan kebenaran.
"Saya minta agar agar YPKP 65 bersama saksi pelaku dan saksi korban dijamin keamanannya dalam rangka menunjukkan kuburan massal tersebut.
Pemerintah juga harus menjamin kuburan massal itu tidak digusur, dirusak, dan dipindahkan, bahkan dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Bejo.
Pemerintah akan menyiapkan tim untuk melihat dan memverifikasi semua data kuburan massal yang ada.
"Kami akan siapkan tim untuk melihat beberapa kuburan yang dilaporkan, seperti di daerah Pati dan Wonosobo," ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).
Namun, Luhut belum bisa memberikan keterangan mengenai kepastian waktu tim tersebut akan mulai melakukan verifikasi lapangan. Dia hanya menegaskan bahwa tim tersebut akan segera dibentuk dengan melibatkan pihak internal kementerian dan Komnas HAM.
Sebagai langkah awal, tim akan mengambil contoh di beberapa lokasi kuburan massal yang dipilih secara acak.
"Tim itu segera dibentuk. Sekarang kami ingin cari secara random di beberapa tempat. Kalau soal estimasi waktu, itu nanti," ungkap Luhut.
Siang tadi Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung dan Anggota Dewan Pengarah International People's Tribunal (IPT) 65 Reza Muharam bersama beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu HAM bertemu Luhut.
YPKP dan IPT 65 menyampaikan secara langsung beberapa catatan mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 di Indonesia.
"Tadi kami ditemui oleh Pak Luhut dan stafnya. Kami sampaikan, YPKP merasa perlu menyerahkan catatan mengenai kuburan massal atas permintaan Pak Luhut. Tadi secara resmi kami serahkan resume dan catatan tentang kuburan massal," ujar Bejo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).
Bejo menuturkan, dalam catatan tersebut tercantum ada 122 titik kuburan massal yang tersebar di Pulau Jawa dan Sumatera.
Namun, sebelum data tersebut diserahkan, Bejo meminta jaminan perlindungan kepada Luhut atas semua saksi dan korban ketika nanti diminta oleh pemerintah menunjukkan lokasi kuburan massal.
Selain itu, Bejo juga meminta jaminan bahwa semua lokasi yang tercantum dalam data itu tidak digusur, dirusak, dipindahkan, atau dihilangkan karena menjadi alat bukti dalam proses pengungkapan kebenaran.
"Saya minta agar agar YPKP 65 bersama saksi pelaku dan saksi korban dijamin keamanannya dalam rangka menunjukkan kuburan massal tersebut.
Pemerintah juga harus menjamin kuburan massal itu tidak digusur, dirusak, dan dipindahkan, bahkan dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab," kata Bejo.
| Penulis | : Kristian Erdianto |
| Editor | : Sabrina Asril |
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/09/15124731/Pemerintah.Bentuk.Tim.untuk.Verifikasi.Data.Kuburan.Massal.Korban.1965
0 komentar:
Posting Komentar