Achmad Zulfikar Fazli • 09 Mei 2016 17:33 WIB
Bedjo Untung (kanan), Sudarno (tengah), dan Saunar Ahmad (kiri)
dari Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965/1966 memberi
keterangan pers usai bertemu dengan Menkopolhukam di Kemenkopolhukam,
Jakarta, Senin (9/5).ANT/Rosa Panggabean
Metrotvnews.com, Jakarta: Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan 1965-1966 (YPKP 65) meminta jaminan menyeluruh kepada pemerintah. Mereka tak mau ada apa-apa setelah YPKP 65 membeberkan bukti kuburan masal korban pembunuhan 1965-1966.
"Supaya kuburan masal itu tidak digusur, dirusak, dipindahkan, atau dihilangkan," kata Ketua YPKP 65 Bedjo Untung usai bertemu Menkopolhukam Luhut Binsar Pandjaitan di kantor Kemenko Polhukam, Senin (9/5/2016).
Permintaan jaminan dirasa tak berlebihan. Apalagi, kata Tedjo, selama ini teman-teman YPKP 65 di daerah masih suka diintimidasi dan diancam. Bahkan, beberapa saat sebelum ke Jakarta, mereka juga diteror.
Syukurnya, tambah Bedjo, Luhut menyanggupi permintaan YPKP 65. Mantan Kepala Staf Kepresidenan itu berjanji memberikan jaminan keamanan bagi korban 65.
Korban pelanggaran HAM, Sri membawa buku "Korban Tragedi 65" saat mengikuti aksi kamisan di depan Istana Negara, Jakarta, Kamis, (2/10).MI/ Atet Dwi Pramadia
"Bapak Luhut dengan tegas mengatakan, 'ya akan saya telepon Kodamnya untuk tidak lagi menekan korban 65'," Bedjo menirukan instruksi Luhut. "Tadi pak Luhut dengan lugas mengatakan, 'negara kita negara besar, kami akan selesaikan'."
Menurut Bedjo, di hadapan dirinya, Luhut mengaku tahu persis peristiwa pembunuhan 1965-1966. Sebab itu Luhut bersimpatik.
Pada kesempatan yang sama, Luhut memastikan permintaan jaminan keamanan itu hal biasa. Dia juga meminta jangan ada yang mengganggu YPKP 65.
Penangkapan simpatisan PKI.(Gambar oleh Departemen Penerangan Indonesia)
Tragedi 1965–1966 adalah pembantaian. Mereka yang dianggap komunis diburu dan dienyahkan. Semua terjadi tak lama setelah pecah Gerakan 30 September.
Selama periode itu, ada yang menyebutkan lebih dari setengah juta orang dibantai. Satu juta orang lainnya dipenjara tanpa proses hukum.
Pembersihan ini menjadi clue masa transisi dari Orde Lama ke Orde Baru. Partai Komunis Indonesia (PKI) dihancurkan, siasat yang kemudian menjatuhkan Presiden Soekarno.
Tragedi sejatinya berawal dari konflik internal di tubuh TNI Angkatan Darat: kesenjangan hidup antara prajurit dan perwira. `Penyakit` yang sudah tumbuh 17 tahun sebelum pecah gerakan 30 September, ini seperti menemukan jalannya ketika muncul isu kudeta terhadap Soekarno yang dilancarkan Dewan Jenderal.
Perwira pendukung kebijakan Sosialisme Soekarno lalu bermanuver dengan coba menghadapkan tujuh jenderal yang diduga mengetahui tentang Dewan Jenderal ke hadapan Soekarno. Target operasi adalah menghadapkan hidup-hidup ketujuh jenderal itu. Faktanya, tiga dari tujuh jenderal yang dijemput paksa sudah dalam keadaan anumerta.
Soeharto menghadiri pemakaman jenderal-jenderal yang dibunuh pada tanggal 5 Oktober 1965. (Gambar oleh Departemen Penerangan Indonesia)
Adalah Soeharto yang paling awal menuduh PKI menjadi dalang peristiwa pagi hari Jumat 1 Oktober 1965, itu. Soeharto menyimpulkan PKI sebagai dalang pembunuhan ketujuh jenderal, hanya karena Kolonel Untung--yang mengaku pimpinan Dewan Revolusi (kelompok tandingan Dewan jendral)--punya kedekatan pribadi dengan tokoh-tokoh utama Biro Khusus PKI.
Walhasil, PKI harus dibersihkan dari kehidupan politik, sosial, dan militer. PKI dinyatakan sebagai partai terlarang.
Pembantaian dimulai pada Januari 1966 dan digerakkan oleh TNI AD. Pembersihan mencapai puncaknya pada kuartal kedua 1966 dan baru mereda awal 1967 (menjelang pelantikan Jenderal Soeharto sebagai Pejabat Presiden). Pembersihan dimulai dari Jakarta, lalu menyebar ke Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali.
Anggota Pemuda Rakyat (sayap pemuda PKI) dijaga tentara dalam perjalanan mereka dengan truk bak terbuka ke penjara pada 30 Oktober 1965.(Gambar oleh Departemen Penerangan Indonesia)
Ribuan vigilante (orang yang menegakkan hukum dengan caranya sendiri) dan tentara menangkap dan membunuh orang-orang yang dituduh sebagai anggota PKI. Meski terjadi di seluruh Indonesia, namun pembantaian terburuk terjadi di basis-basis PKI di Jawa Tengah, Timur, Bali, dan Sumatera Utara.
Peristiwa berdarah ini hampir tak pernah disebutkan dalam buku sejarah Indonesia. Juga hanya beroleh sedikit perhatian, baik dari dalam maupun luar negeri. Kewaspadaan terhadap ancaman komunis menjadi ciri dari masa kepresidenan Soeharto. Di Barat, pembantaian dan pembersihan ini digambarkan sebagai kemenangan atas komunisme pada Perang Dingin.
(ICH)
http://news.metrotvnews.com/hukum/zNPoAjzK-peneliti-tragedi-65-di-daerah-masih-diintimidasi
0 komentar:
Posting Komentar