Pro Kontra Ungkap Kuburan Massal Tragedi 1965

Arie Firdaus, Jakarta - 2016-04-28 / 10 Mei 2016, 03:25 WIB

Anggota Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul Ulama membakar bendera komunis saat menggelar aksi di Kota Blitar, Jawa Timur, 30 September 2015. AFP

Pengungkapan kuburan massal tragedi 1965 dinilai sebagai unsur penting dalam penuntasan tragedi itu, namun ada yang melihat pencarian lokasi kuburan massal untuk memastikan jumlah korban tragedi itu, sudah tak lagi relevan.

"Jangan hanya kita berdebat soal kuburan massal sehingga lari dari esensi seperti pengungkapan kebenaran dan pemenuhan hak korban," ujar Komisioner Komnas HAM, Roichatul Aswida.

"Simposium (1965) kemarin, kan, juga sudah menyepakati kalau jumlah korban tak lagi jadi fokus persoalan," katanya kepada BeritaBenar, merujuk pada pertemuan 18-19 April lalu di Jakarta yang digelar atas inisiatif pemerintah yang mempertemukan pelaku dan korban untuk pertama kalinya sejak tragedi itu terjadi 50 tahun lalu.

Sementara itu Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965, Bedjo Untung, menilai keberadaan kuburan massal korban pembunuhan itu penting dalam pengungkapan sejarah sehingga harus dilindungi. Namun ia melihat pemerintahan Joko “Jokowi” Widodo harus menyiapkan landasan hukum terlebih dahulu sebelum meminta lembaga swadaya masyarakat (LSM) mengungkap lokasi kuburan massal tragedi 1965.

Jika sudah ada landasan hukum, Bedjo mengatakan YPKP 1965 pun tak akan ragu-ragu mengungkapnya. “Kami siap menunjukkannya," ujarnya.

Hal yang sama diungkapkan wakil koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS), Puri Kencana Putri.

"Enggak bisa main kasih aja dong. Harus ada dasar hukum," ujarnya kepada BeritaBenar, Kamis, 28 April 2016. 

"Informasi itu, kan, terkait kepentingan banyak orang. Kalau ada yang enggak suka dan merusaknya, lantas bagaimana pengungkapan kebenarannya?," tambahnya.

Permintaan kepada banyak pihak, khususnya LSM, agar menunjuk lokasi kuburan massal pertama kali disampaikan Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Pandjaitan, agar jumlah korban tragedi tersebut bisa diketahui dengan tepat dan benar.

"Ya, sudah. Silakan kapan ditunjukkan. Kamu sampaikan, kapan saya pergi dengan dia," kata Luhut kepada wartawan usai bertemu Presiden Jokowi, Senin lalu.

"Selama ini, berpuluh-puluh tahun, kita selalu dicekoki bahwa ada sekian ratus orang yang mati. Padahal sampai saat ini belum pernah kita temukan satu kuburan massal," tambahnya.

Tak menutup kemungkinan juga, kata Luhut, pemerintah nantinya bakal meminta maaf jika ditemukan kuburan-kuburan massal korban tragedi 1965.   "Kalau bisa diidentifikasi dengan jelas," ujar Luhut lagi.

Sebelumnya pada 18 April lalu, Luhut menyatakan bahwa pemerintah tidak akan meminta maaf kepada korban dan keluarga korban tragedi 1965, yang ditandai dengan berakhirnya Presiden Sukarno.

Tersebar di berbagai daerah

Menurut catatan KontraS, kata Puri, setidaknya ada 16 lokasi kuburan massal korban tragedi 1965. Hanya saja, ia menolak merinci lokasi-lokasi tersebut.

Menurut Puri, kuburan-kuburan tersebut tersebar di beberapa daerah, mulai dari Sumatera, Jawa Tengah, hingga Sulawesi.

Berbeda dengan Kontras yang mengklaim tahu 16 titik kuburan massal korban tragedi 1965, YPKP 1965 menyatakan masih harus berkoordinasi terlebih dahulu dengan kantor cabang daerah sebelum merilis data terbaru.

"Nanti diumumkan," kata Bedjo, "tapi seingat saya, paling banyak itu di Jawa, Sumatera, dan Bali."

Menurut Roichatul, Komnas HAM juga telah menelusuri lokasi-lokasi kuburan massal beberapa tahun lalu, namun mereka tidak mau perdebatan soal itu, malah menjauhkan isu utama dalam pengungkapan kebenaran dan hak korban.

Anggota Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dari Partai Gerindra Supratman Andi Agtas sepakat dengan Komnas HAM. 

"Menurut saya, lebih baik berpikir ke depan. Pengungkapan kuburan massal seperti itu bisa menimbulkan gejolak di masyarakat, kan?" kata Supratman saat dihubungi.

Bertemu korban

Pengungkapan lokasi kuburan massal hanya salah satu langkah pemerintah dalam menuntaskan tragedi 1965. Dalam kesempatan lain, Presiden Jokowi juga berniat akan bertemu langsung dengan keluarga korban tragedi 1965.

Juru bicara kepresidenan Johan Budi saat dikonfirmasi BeritaBenar belum bisa menyebut waktu pertemuan tersebut.

"Pertemuan itu juga tak cuma dengan korban tragedi 1965, tapi pelanggaran HAM lain," ujar Johan, "Presiden ingin mendengarkan keterangan dari semua pihak."

Mengomentari rencana presiden itu, putra tokoh Partai Komunis Indonesia (PKI) Dipa Nusantara (DN) Aidit, Ilham Aidit, yang diminta tanggapan oleh BeritaBenar menyambut baik.

Menurut Ilham, melalui pertemuan itu Presiden bisa mendengarkan langsung curahan hati korban dan keluarga korban.

"Biar saya juga bisa mengukur apa maunya pemerintah," kata Ilham.

Dalam versi ini, penulisan nama ketua YPKP 1965, telah dikoreksi dari sebelumnya ditulis Bejo Untung menjadi Bedjo Untung.

BenarNews.Org