Kamis, 12 Mei 2016 | 12:19 WIB
Direktur Eksekutif Setara Institute Hendardi di Gedung Bina Graha, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (14/9/2015). |
JAKARTA, KOMPAS.com —
Ketua Setara Institute Hendardi menilai, propaganda kebangkitan
komunisme adalah modus lama untuk membungkam kebebasan warga dan
menghalang-halangi upaya pengungkapan kebenaran dan pemulihan hak korban
peristiwa 1965.
"Presiden Joko Widodo harus memastikan apakah betul propaganda kebangkitan komunisme adalah modus lama itu," kata Hendardi melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (12/5/2016), seperti dikutip Antara.
Hendardi menilai, pernyataan Presiden yang disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin Haiti terkait langkah menghadapi dugaan kebangkitan komunisme merupakan bentuk kemunduran sikap pemerintah yang sedang berupaya menyelesaikan kasus 1965.
"Kemungkinan Presiden memperoleh masukan yang tidak tepat dari pihak-pihak tertentu yang ingin membelokkan fenomena intoleransi yang terjadi dalam bentuk pembubaran kegiatan masyarakat sebagai bentuk kebangkitan komunisme," tuturnya.
Menurut Hendardi, masyarakat Indonesia tentu paham bahwa Indonesia masih memiliki Tap MPRS dan UU No 27 Tahun 1996 tentang perubahan Pasal 107 KUHP yang melarang komunisme.
Namun, penerapan ketentuan itu yang membabi buta merupakan tindakan yang membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia.
"Selama ini tuduhan kebangkitan komunisme tidak pernah bisa diverifikasi dan dibuktikan oleh pemerintah karena merupakan propaganda tanpa indikasi dan bukti yang kuat," katanya.
Kapolri sebelumnya menegaskan bahwa paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia.
Oleh karena itu, polisi menertibkan segala bentuk penyebaran paham komunis, termasuk penggunaan atribut bergambar palu dan arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia.
"Polisi dengan instrumen hukum yang ada kita melakukan tindakan supaya tidak kebablasan dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu," ujar Badrodin.
Badrodin mengatakan, belakangan muncul sejumlah fenomena kebangkitan paham komunis di Indonesia.
Badrodin khawatir maraknya penyebaran paham komunis melalui atribut, buku, dan pemutaran film ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Ini bisa menimbulkan satu reaksi dari masyarakat. Kalau polisi tidak menyikapi, dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri," kata Badrodin.
"Presiden Joko Widodo harus memastikan apakah betul propaganda kebangkitan komunisme adalah modus lama itu," kata Hendardi melalui siaran pers yang diterima di Jakarta, Kamis (12/5/2016), seperti dikutip Antara.
Hendardi menilai, pernyataan Presiden yang disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung dan Kepala Polri Jenderal Polisi Badrodin Haiti terkait langkah menghadapi dugaan kebangkitan komunisme merupakan bentuk kemunduran sikap pemerintah yang sedang berupaya menyelesaikan kasus 1965.
"Kemungkinan Presiden memperoleh masukan yang tidak tepat dari pihak-pihak tertentu yang ingin membelokkan fenomena intoleransi yang terjadi dalam bentuk pembubaran kegiatan masyarakat sebagai bentuk kebangkitan komunisme," tuturnya.
Menurut Hendardi, masyarakat Indonesia tentu paham bahwa Indonesia masih memiliki Tap MPRS dan UU No 27 Tahun 1996 tentang perubahan Pasal 107 KUHP yang melarang komunisme.
Namun, penerapan ketentuan itu yang membabi buta merupakan tindakan yang membahayakan demokrasi dan hak asasi manusia.
"Selama ini tuduhan kebangkitan komunisme tidak pernah bisa diverifikasi dan dibuktikan oleh pemerintah karena merupakan propaganda tanpa indikasi dan bukti yang kuat," katanya.
Kapolri sebelumnya menegaskan bahwa paham komunis tidak boleh lagi tumbuh di Indonesia.
Oleh karena itu, polisi menertibkan segala bentuk penyebaran paham komunis, termasuk penggunaan atribut bergambar palu dan arit yang merupakan lambang Partai Komunis Indonesia.
"Polisi dengan instrumen hukum yang ada kita melakukan tindakan supaya tidak kebablasan dan tidak dimanfaatkan pihak tertentu," ujar Badrodin.
Badrodin mengatakan, belakangan muncul sejumlah fenomena kebangkitan paham komunis di Indonesia.
Badrodin khawatir maraknya penyebaran paham komunis melalui atribut, buku, dan pemutaran film ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat.
"Ini bisa menimbulkan satu reaksi dari masyarakat. Kalau polisi tidak menyikapi, dikhawatirkan masyarakat akan main hakim sendiri," kata Badrodin.
| Editor | : Sandro Gatra |
| Sumber | : Antara |
http://nasional.kompas.com/read/2016/05/12/12192611/Setara.Propaganda.Kebangkitan.Komunisme.Modus.Lama.Bungkam.Kebebasan?utm_source=RD&utm_medium=box&utm_campaign=kpoprd
0 komentar:
Posting Komentar